"MENEROPONG POLITIK ARISTOTELES"

KEWARGANEGARAAN DALAM FILSAFAT POLITIK ARISTOTELES 

DAN HIDUP “MENEGARA” MENURUT NIKOLAS DRIYARKARA

Oleh

HILARIUS PIRU

            Manusia adalah mahkluk sosial. Sebagai mahluk sosial, manusia membutuhkan sesamanya yang lain. Relasinya dengan orang lain tentu berdampak pula pada sarana pemuas kebutuhan. Pada hakekatnya, manusia memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia mesti membangun kerja sama dengan orang lain demi mewujudkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan menjadi terget utama yang dikejar oleh manusia.

            Manusia juga dikenal sebagai mahkluk politik (zoom politikon). Partisipasi warga negara dalam politik menjadi alasan adanya polis. Ada tiga hal yang menjadi alasan mengapa Aristoteles sangat menagung-agungkan “partisipasi” aktif warga negara. Pertama, Aristoteles dengan intervensi dari para dewa. Akan tetapi, politik merupakan ungkapan hakekat manusia. Kalau politik itu ekspresi dari hakekat manusia, manusia tidak perlu melibatkan campur tangan dewa. Kedua, jika manusia dari kodratnya bersifat politis, maka politik tidak membutuhkan kontrak sosial atau konvensi. Manusia dapat membangun komunitas hidup bersama dalam rangka pemenuhan serta penyempurnaan kebutuhan hidupnya. Ketiga, perwujudan diri manusia hanya mungkin dilakukan dalam polis atau negara kota. Aristoteles menggunakan term potentia-actus untuk mendeskripsikan hubungan antara manusia dan polis. Sebagaimana setiap kemungkinan mencapai pemenuhannya ketika mencapai tujuannya, demikian juga dengan manusia. Dia dapat mewujudkan kemungkinan-kemungkinan yang dimilikinya secara kodrati dalam polis. Polis adalah atualisasi dari potensi khsusus manusia.

            Aristoteles kemudian mendefenisikan kewarganegaraan dengan berpatokkan pada kepemilikan kantor-kantor politik. Kantor politik dapat dikualifikasi menjadi dua bagian, yaitu kantor yang terbatas atau khsusus dan kantor yang tidak dispesifikasi/tidak terbatas. Aristoteles mendefenisikan kewarganegaraan dalam hubungannya dengan kepemilikan kantor-kantor tak terbatas. Namun defenisi seperti itu dianggap tidak memadai, karena hanya berlaku untuk negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Maka dari itu, Aristoteles membaharui defenisinya dengan menandaskan bahwa, “warga negara adalah orang-orang yang berhak untuk berpartisipasi dalam kantor deliberatif dan yudisial. Berdasarkan defenisi ini, tipikal utama dari warga negara tidak lagi ditentukan oleh keanggotaan sebuah kantor tak terbatas, tetapi “partisipasi” dalam proses deliberasi dan yudisial. Defenisi ini dianggap cocok untuk semua sistem pemerintahan/konstitusi.

            Partisipasi warga di dalam polis menjadi hal yang penting dan urgen. Kehidupan kota bergantung sepenuhnya pada aktivitas para warganya. Aktivitas yang dimaksudkan di sini adalah aktivitas rasional, di mana hal ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Polis membutuhkan konstitusi untuk mengatur atmosfir kehidupan para warganya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan aman. Untuk menghasilkan suatu konstitusi dibutuhkan partisipasi dari orang-orang yang berkompeten. Maka dari itu, Aristoteles menyarankan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam jabatan polis. Jabatan yang dimaksud adalah jabatan dalam bidang deliberatif dan yudisial.

            Warga negara memiliki kewenangan untuk berpartisipasi dalam bidang dileberatif atau pertimbangan. Sebagai anggota dewan pertimbangan atau dileberatif, mereka memiliki beberapa kewenangan khusus, yakni mengurus hal-hal yang berhubungan dengan masalah perang, mengusahakan perdamaian, membuat undang-undang, mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan hukuman mati, pembuangan dan penyitaan. Selain itu, mereka juga mempunyai kuasa untuk mengangkat dan mengawasi kinerja para pejabat. Partisipasi warga negara dalam bidang dileberatif ditentukan oleh jenis konstitusi yang berlaku dalam negara yang bersangkutan. Dalam negara demokrasi, semua rakyat diberi hak yang sama. Salah satu hak yang melekat dalam diri warga negara adalah hak untuk mengeluarkan pendapat. Untuk memberikan masukan-masukan atau aspirasi-aspirasi, seorang warga negara harus bergabung dalam kelompok dileberatif. Di sanalah masyarakat melakukan pertimbangan bersama guna mencapai kesepakatan yang berkualitas. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan akan diterapkan dalam kehidupan polis. Dengan demikian, kemajuan polis dan kesejahteraan para warganya dapat tercapai.

            Lembaga yudisial atau badan peradilan (dikasteria) merupakan salah satu lembaga hukum yang bertugas untuk mengadili perkara atau memberi keputusan atas suatu masalah. Lembaga ini memiliki peranan penting dalam kehidupan polis. Ketika warga negara menghadapi suatu perkara, maka lembaga ini akan menanganinya. Pada bagian ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan lembaga peradilan.

            Lembaga ini memiliki delapan jenis peradilan. Pertama, pengadilan untuk peninjauan perilaku pejabat publik; kedua, pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kepentingan umum; ketiga, pengadilan untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan konstitusi; keempat, pengadilan untuk kasus-kasus di seputar perselisihan jumlah denda; kelima, pengadilan untuk perjanjian atau kontrak antara kalangan swasta perorangan, yang melibatkan jumlah yang besar; keenam, pengadilan untuk kasus-kasus pembunuhan; ketujuh, pengadilan yang berhubungan dengan kasus-kasus orang asing; kedepalan, pengadilan untuk kontrak-kontrak dalam jumlah kecil.

            Nikolas Driyarkara memiliki pandangan yang  khas tentang hidup menegara. Nikolas Driyarkara mengintegrasikan manusia dengan negara. Menurut Nikolas Driyarkara, manusia itu tidak bernegara, melainkan menegara! Ia menegarakan diri sendiri, sesama manusia, dan tanahnya dengan seluruh keadaannya. Manusia menjalin ralasi dengan sesama dan lingkungan alam sekitar guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama manjadi finalitas teleologis dari hidup manusia di dalam negara.