Bunuk: Pengetahuan Dan Praktek Atoni-Meto Dalam Tata Kelola Hutan

BUNUK:

PENGETAHUAN DAN PRAKTEK ATONI-METO DALAM TATA KELOLA HUTAN

Yohanes Victor Lasi Usbobo

Abstract:

            The implementation of todays forest management that based on formal-scientific knowledge and technical knowledge seems to fail to protect the forest from deforestation and the environmental damage. Decolonialisation of western knowledge could give an opportunity to identify and find the knowledge and practices of indigenous people in sustainable forest management. Forest management based on the indigenous knowledge and practices is believed easy to be accepted by the indigenous community due to the knowledge and practice is known and ‘lived’ by them. The Atoni Pah Meto from West Timor has their own customary law in forest management that is knows as Bunuk. In the installation of Bunuk, there is a concencus among the community members to protect and preserve the forest through the vow to the supreme one, the ruler of the earth and the ancestors, thus, bunuk is becoming a le’u (sacred). Thus, the Atoni Meto will not break the bunuk due to the secredness. Adapting the bunuk to the modern forest management in the Atoni Meto areas could be one of the best option in protecting and preserving the forest.  

Key words: bunuk, pengetahuan dan praktek, tata kelola hutan, masyarakat adat, Atoni Meto (bunuk, knowledge and practice, forest management and Indigenous people and Atoni Meto).

Pendahuluan

            Tulisan ini lahir dari keprihatinan akan kerukan hutan dan lingkungan yang terjadi secara masif di Indonesia. Barri et al. (2018) dalam laporan Forest Watch Indonesia tahun 2018 menulis bahwa kerusakan hutan di Indonesia meskipun mengalami penurunan dalam satu decade terkahir, tetapi angka kerusanakan  dari tahun 2009 – 2014 masih tinggi, yakni sebesar 1.1 juta hektar per tahun. Laju kerusakan hutan di NTT juga ternyata cukup tinggi, (Hidayatullah 2008) menulis bahwa laju degradasi hutan mencapai 15,613 ha per tahun. Pada tahun 2018 lalu masyarakat NTT juga diheborkan dengan penebangan kayu sonokeling secara illegal di NTT dan kegiatan ini melibatkan orang-orang pemda dan petugas kehutanan. Akan tetapi kasus ini pun tidak pernah disentuh oleh hokum. Sunderlin and Resosudarmo (1997) menegaskan bahwa agak kesulitan untuk menyatakan satu pihak sebagai pelaku kerusakan hutan karena itu butuh penelitian yang komprehensif dan tidak parsial untuk bisa memetakan pelaku dan penyebabnya.

            Kerusakan hutan yang tinggi ini memang patut disayangkan padahal negara memiliki instrument berupa aturan, apparat penjaga hutan dari pemerintah pusat hingga desa dan ditopang oleh modernisasi difusi antara pengetahuan formal-ilmiah dan pengetahuan teknis yang berasal dari Eropa dan Amerika Utara. Bukannya modernisasi ini sering dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengatasi persoalan yang ada negara-negara dunia ketiga. Pengetahuan formal-ilmiah dan pengetahuan teknis dari dunia barat ini yang akhirnya dijadikan rujukan dalam pembangunan di segala aspek kehidupan. Padahal masyarakat asli/adat dari dunia ketiga sekian lamahidup dan menghidupi model tata kelola hutan berbasis local. Pengetahuan semacan ini ‘hidup’ bersama mereka dan bila didorong ke kebijakan formal akan lebih diterima dan kuat karena sifatnya akrab dengan kehidupan dan pengetahuan mereka. Namun, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat asli/adat tersebut justru tidak dianggap sebagai sebuah pengetahuan formal-ilmiah setelah masyarakat di Indonesia bersentuhan langsung dengan pengetahuan formal-ilmian dan pengetahuan teknis sebagai hasil dari modernisasi. Sejak Indonesia merdeka, banyak pengetahuan dan praktek local dari masyarakat-masyarakat adat yang diabaikan dan bahkan dengan sengaja atau pun secara sistematis dimatikan oleh pemerintah yang mengadopsi pengetahuan formal-ilmiah dan pengetahuan teknis barat. Akibatnya pengetahuan dan keterampilan local masyarakat ini sering diabaikan dan dianggap tidak memiliki kontribusi atau bahkan dianggap bertentangan dengan modernisasi.

            Sejak tahun 1980 banyak ahli yang memiliki ketertarikan untuk meneliti dan menulis tentang system pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat asli/adat terutama atas ketidakpuasan terhadap modernisasi yang gagal mensejahterakan masyarakat asli/adat di Negara-negara berkembang. Ada berbagai jenis pengetahuan dan ketrampilan masyarakat asli/adat yang sudah diidentifikasi yang bermanfaat untuk menjaga hubungan manusia dengan alam tetap harmonis dan menjamin pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Salah satu pengetahuan dan praktek dari Atoni Meto yang mengalami kemunduran ketika berhadapan dengan modernisasi adalah bunuk/tala. Bunuk/tala adalah sebuah pengetahuan dan sistem dalam mengelola hutan dan konservasi alam secara berkelanjutan.

            Tulisan ini bertujuan untuk menemukan dan membahas pengetahuan dan system pengelolaan hutan yang dimiliki oleh Atoni Meto dan melihat apakah system pengelolaan hutan tersebut masih relevan untuk dihidupkan kembali, diangkat atau diadaptasi oleh pemerintah untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Indigenisasi Pengetahuan

            Gerakan indigeninisasi mulai tumbuh dan berkebang pada tahun 1980an sebagai reaksi dan kritikan terhadap modernisasi yang merupakan sebuah bentuk kolonialisasi terhadap pengetahuan dan ketrampilan masyarakat adat. Indigenisasi pengetahuan dan praktis didasarkan pada paham post-kolonial yang melihat hegemoni pengetahuan barat sebagai sebuah kolonialisme terhadap pengetahuan dan ketrampilan masyarakat adat (Agrawal 1995; Briggs 2014; Warren & Cashman 1988). Sehingga para ilmuan yang bergerak dalam penelitian masyarakat adat seperti Chilisa (2012), Smith (2012) dan Kovach (2010) menyerukan untuk melakukan dekolonialisasi terhadap pengetahuan dan ketrampilan yang dibawa dari barat sebab hanya masyarakat adat yang bisa memahami diri mereka berdasarkan perspektif dan asumsi mereka sendiri. Menurut pendekatan post-kolonial indigenous sumber pengetahuan pengetahuan dan praktek masyarakat adat dapat diteliti melalui bahasa, dongeng, cerita rakyat, pengalaman budaya dan artefak seperti patung, tenunan, ukiran, music, ritus dan seremoni seperti seremoni pernikahan, kematian dan syukuran (Chilisa, 2012, pp 99 – 124). Lebih lanjut Chilisa (2012, pp. 40 – 41) menegaskan bahwa dekolonialisasi pengetahuan yang berpusat pada pengetahuan barat sarat makna dan sangat penting demi merekonstruksi pengetahuan masyarakat adat yang membawa harapan dan perubahan social dalam system pengetahuan. Selanjutnya Bank Dunia (2000) dalam laporannya menegaskan bahwa dekolonialisasi pengetahuan barat sangat penting karena pengetahuan masyarakat adat itu sesuatu yang brilian dan sangat dibutuhkan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

            Selain itu, beberapa pendekatan juga dipakai dalam membahas pengetahuan dan praktek Atoni Meto dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, antara lain pendekatan dari kaum bio-environmentalis dan pendekatan Ubuntu dari Afrika (Chilisa 2012; Clapp & Dauvergne 2005; Moreton-Robinson 2013). Para bio-environmentalis menyatakan bahwa pembangunan dan modernisasi telah menyebabkan terjadinya penggunaan sumberdaya alam secara berlebihan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan hilangnya ekosistem di dalamnya (Clapp & Dauvergne 2005). Bagi merekabumi adalah sebuah organisme yang hidup dan memiliki keterbatasan jika pengelolaannya tidak dilaksanakan secara baik dan bijak maka suatu saat akan habis (Clapp & Dauvergne 2005, p. 9). Atoni Metopun memilik konsep pendekatan yang sama dengan para bio-environmentalis ini. Bagi Atoni Meto batu, tanah dan air memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tak terpisahkan. Batu adalah tulang dari bumi, tanah adalah dagingnya dan air adalah darahnya. Karena itu, jika satu bagian dirusakan maka akan memperngaruhi bagian-bagian yang lainnya sebagai sebuah organisme yang hidup.

            Masyarakat adat hidup dalam kehidupan bersama dan memiliki keterhubungan dari kelahiran hingga kematian dan kehidupan setelah kematian (Chilisa 2012; Hemming & Rigney 2008; Moreton-Robinson 2013; Smith 2012). Dalam masyarakat Afrika dikenal sebuah konsep yang diberi nama Ubuntu. Ubuntu adalah sebuah konsep untuk menumbuhkan respek terhadap diri sendiri, membangun hubungan harmonis antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam (Chilisa 2012). Konsep ini pun sebenarnaya dimiliki oleh Atoni Meto dalam keterhubungan Uis Neno, Uis Pah, be’I – na’I dan dengan alam; tanah, batu, air, benda yang hidup dan benda mati dan kehidupan setelah kematian.

Atoni Meto Dan Konsep Tentang le’u

            Atoni Pah Meto (baca=Atoin Pah Meto) adalah kelompok etnis yang mendiami pulau Timor bagian barat mulai dari sebagian wilayah Malaka, Kabupaten TTU, Kabupaten TTS, Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan Distrik Oekusi di Timor Leste. Kata Atoni berarti orang, Pah artinya tanah dan Meto artinya kering. Atoni (Pah) Meto artinya orang dari tanah/daerah kering (Nordholt 1971, p. 19). Dalam tulisan selanjutnya hanya akan digunakan kata Atoni Meto untuk menyebut kelompok masyarakat ini. Bahasa yang digunakan oleh Atoni Meto adalah Uab Meto dan memiliki berbagai macam dialek. Selain itu, Uab Meto sendiri dibagi ke dalam 2 kategori yakni, Uab Meto yang menggunakan lafal “L” dan “R”.

            Populasi Atoni Metomerupakan yang penduduk terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), meskipun demikian tidak ada satu pun sensus yang menunjukan berapa banyak populasi Atoni Meto. Atoni Meto juga kadang dikenal dengan sebutan orang Dawan. Nordholt (1971) mengemukakan bahwa Atoni Meto disebut sebagai orang Dawan juga karena nenek moyang mereka yang disebut sebagai Nai Dawan/Laban.

            Atoni Meto adalah masyarakat pertanian yang senantiasi bergantung pada aturan atau norma masyarakat pertanian (Meitzner Yoder 2011; Nordholt 1971; Openg & Thomas 2015; Taum 2008). Kehidupan mereka merupakan sebuah lingkaran kehidupan yang dimulai dengan ritual permohonan dan terima kasih kepada wujud tertinggi yang disebut sebagai Uis Neno (Raja Langit), Uis Pah (Raja Bumi), and Be’i – Na’I, nenek moyang (McWilliam 2001; Meitzner Yoder 2011; Nordholt 1971; Openg & Thomas 2015; Taum 2008).

            Atoni Meto memiliki konsep tentang le’u (sacral) yang menjadi nuni (tabu) (Meitzner Yoder 2011; Nordholt 1971). Sesuatu itu dianggap le’u, ia tidak boleh disebut, didekati, disentuh, dilanggar apalagi dirusak. Karena le’u itu mengatur keseimbangan, baik itu pada manusia maupun alam. Melanggar atau merusak le’u atau nuni dapat mendatangkan penyakit atau penderitaan langsung kepada orang yang melanggar atau anggota keluarganya. Selain itu, melanggar atau merusak le’u (nuni) pun dapat mendatangkan bencana kepada kelompok masyarakatnya seperti tanah longsor, kekeringan, gagal tanam dan gagal panen (Meitzner Yoder 2007a, 2011; Nordholt 1971). Menurut Nordholt (1971, p. 147) ‘…segala sesuatu bisa menjadi le’u (nuni) karena dikonsekrasikan melalui ritual adat dan ada beberapa hal tertentu yang tanpa dikonsekrasi sudah menjadi le’u atau nuni, seperti nama Usi Neno.’

Bunuk (tala) Dalam Konteks Pengelolaan Hutan

            Sebagaimana kelompok masyarakat adat lainnya, Atoni Meto yang mendiami wilayah Timor Barat juga memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola hutan dan mencegah terjadinya kerusakan hutan. Atoni Meto memiliki hubungan yang erat dengan alam dan bersifat resiprokal. Hidup mereka sepenuhnya bergantung pada alam dan mereka tidak bisa dipisahkan dari alam. Alam merupakan organisme hidup yang perlu dipakai atau digunakan secara bijaksana, dijaga dan dilindungi agar tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya (Manafe 2014; Nordholt 1971; Taum 2008).

            Sebagai masyarakat agraris, Nordholt (1971) menjelaskan bahwa bagi Atoni Meto pertanian lebih penting dari semua aspek kehidupan. Karena itu alam perlu dijaga, dilindungi dan dipakai secara bijak agar memberikan hasil yang baik. Dalam upayanya mencegah kerusakan hutan dan lingkungan, Atoni Meto pada masa lalu sudah memiliki sebuah model pendekatan pengelolaan hutan dan alam yang dikenal dengan nama bunuk/tala. Bunuk/tala menunjukan way of life (lebensweis) dari Atoni Meto dalam mengelola perdamaian dan rekonsialiasi melalui kesepakatan bersama yang dikuatkan melalui ritus-rutus adat. Bunuk/tala merupakah hukum adat, kebiasaan dan norma sosial. Lebih dari itu bunuk/tala menunjukan kepercayaan masyarakat Atoni Meto akan penyelenggaraan ilahi dari wujud yang tertinggi Uis Neno, Uis Pah dan be’I – na’i (nenek moyang yang sudah meninggal) (McWilliam 2009; Nordholt 1971).

            Bagi Atoni Meto, bunuk/tala merupakan kegiatan adat dan merupakan kesepakatan atau consensus yang mengatur relasi antar manusia, relasi antara manusia dengan hewan/binatang dan relasi manusia dengan alam. Konsensus di dalam bunuk itu mengatur orang-orang yang berada di dalam komunitas kanaf (suku) untuk mengurangi atau mencegah terjadinya pertikaian, mencegah terjadinya kejahatan, melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutannya demi kesejahteraan masyarakat yang tergabung di dalamnya.

            Dalam pengaturan relasi antara manusia dengan alam, bunuk/tala dilakukan untuk mencegah terjadinya perusakan hutan, penjarahan hasil alam secara serampangan, seperti penebangan pohon dan perburuan secara liar, perusakan sumber air, pencurian terhadap hasil pertanian atau perkebunan dan penambangan secara liar (McWilliam 2005, 2009; Meitzner Yoder 2007b; Nordholt 1971; Yoder 2005; Yoder, Laura S Meitzner 2011). Bunuk/tala ditetapkan melalui ritual adat yang disampaikan kepada Uis Neno, Uis Pahdan be’I – na’I (nenek moyang yang sudah meninggal dunia). Upacara instalasi bunuk/tala umumnya dilaksanakan oleh masyarakat dalam sebuah suku atau sebuah wilayah administratif adat. Beragamnya komunitas adat yang dimiliki oleh Atoni Meto di wilayah Timor Barat tentunya memiliki sebutan dan nama yang berbeda-beda untuk pemimpin masyarakatnya. Ketika sebuah bunuk/tala sudah ditetapkan maka orang tidak boleh melanggarnya karena mereka menyadari bahwa penetapan bunuk/tala itu tidak hanya melibatkan diri mereka sendiri, tetapi mereka membangun konsensus atau perjanjian dengan wujud yang tertinggi (Uis Neno), pemimpin daerah (Uis Pah), be’I – na’I (nenek moyang) yang dimeteraikan dengan darah binatang.

            Pada areal bunuk dipasang dianggap sebagai nuni atau le’u. Sesuatu yang menjadi nuni atau le’u tidak boleh sebut, disentuh, apalagi dirusak sebab bila disentuh atau dirusak ia akan mendatangkan malapetaka, penyakit dan bencana kepada orang yang melanggar atau komunitas yang melanggar. Pada tempat yang ditetapkan bunuk/tala umumnya akan disimpan tanda berupa penggantungan daun gewang atau daun lainnya yang representative dan tanpan untuk mudah dilihat oleh orang yang melewatinya.

            McWilliam (2009) menjelaskan bahwa instalasi bunuk/tala di wilayah Oekusi-Ambenu biasanya dipimpin oleh seorang naijuf kepala suku dan ritualnya dilaksanakan oleh seorang tobe. Tobe diberi wewenang dan tugas untuk membagi tanah suku kepada anggota masyarakat, memberikan ijin hutan mana yang boleh dibuka untuk diolah, menjaga hutan  agar tidak dirusak atau terjadi illegal loging dan memberikan denda kepada pihak yang melanggar bunuk/tala (McWilliam 2001; Nordholt 1971; Yoder 2007; Yoder, Laura Suzanne Meitzner 2011).

            Hal ini memberikan gambaran bahwa pengetahuan dan praktek bunuk/tala memiliki hubungan yang tidak terbatas dan memiliki hubungan yang intim dengan system kepercayaan Atoni Meto (Gadgil, Berkes & Folke 1993, p. 151). Ritual penetapan bunuk tersebut menjelaskan bahwa perjanjian atau consensus yang dibangun oleh komunitas itu melibatkan berbagai pihak, yakni wujud yang tertinggi, Penguasa Bumi dan nenek moyang yang sudah meninggal. Karena itu, melanggar bunuk/tala tidak berarti melanggar bunuk/tala itu in-se tetapi melanggar komitmen, consensus yang melibatkan pihak-pihak dalam consensus tersebut yang dimeteraikan dalam darah binatang yang dibunuh.

            Meskipun ada tobe yang ditugaskan untuk menjaga hutan, melalui ritual penetapan bunuk/tala masyarakat yang ada di dalam sebuah komunitas adat diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan (Miyazawa 2013a). Mereka tidak hanya dilibatkan di dalam ritual saja, tetapi mereka juga diberi tanggung jawab untuk menjaga hutan, tidak melakukan penebangan, pertambangan, panen dan perburuan secara liar. Bahkan mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam dan ketika ada yang melakukan pengrusakan mereka dapat melaporkan kepada tobe (Meitzner Yoder 2007a, 2007b, 2011; Miyazawa 2013a).

Adaptasi bunuk/tala: Pembelajaran Dari Timor Leste

            Menurut beberapa ahli pengetahuan dan praktek masyarakat adat dapat diadaptasi ke dalam hukum positif bila pengetahuan dan praktek tersebut memang diterima dan dihidup oleh masyarakat setempat (Hemming & Rigney 2010; Meitzner Yoder 2007a, 2007b; Miyazawa 2013a; Warren 1991). Pengetahuan dan praktek yang ada dalam masyarakat dibangun atas konsesus mereka sendiri sehingga pengetahuan atau praktek itu pastinya dijalankan. Ada beberapa pengetahuan dan praktek masyarakat adat yang sudah pernah diadaptasi dalam hukum di berbagai tempat, baik secara local maupun nasional untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, seperti Ngarrindjeri diterapkan oleh masyarakat Aborijin Sungai Murraydi Australia Selatan (Hemming & Rigney 2010) dan Tara Bandu di Timor Leste (Meitzner Yoder 2007a; Miyazawa 2013b; Yoder 2005).

            Timor Leste yang pada awal kemerdekaannya mengalami penyusutan hutan secara besar-besaran menyadari bahwa hokum positif negara ternyata tidak bisa membantu negara untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Padahal negara memiliki perangkat dan system hokum, pemerintah pun ditopang oleh modernisasi dalam bidang tekhnologi dan sumberdaya manusia, namun semuanya itu tidak cukup untuk mencegah terjadinya perusakan, perambahan dan degradasi hutan. Akhirnya mereka pun berpikir bahwa perlu ada alternative lain yang harus dikenal dan dihidupi oleh masyarakat adat. Karena itu, dengan bantuan UNDP pemerintah Timor Leste mencoba menemukan pengetahuan dan praktek-praktek yang ada di masyarakat yang dapat membantu pemerintah untuk mencegah tindakan pengrusakan dan penjarahan hasil hutan. Maka pada tahun 2004 mereka menemukan sebuah praktek yang sudah lama ditinggalkan, yakni tara bandu (Meitzner Yoder 2007a, 2007b; Metzner 2017; Miyazawa 2013b; Yoder 2005; Yoder, Laura S Meitzner 2011). Tara bandu adalah sebuah ritual yang mirip dengan bunuk/tala di wilayah adat Atoni Meto. Bantuan UNDP dan pemerintah pusat instalasi tara bandu sudah dilaksanakan di semua chefe de suco (desa) (Meitzner Yoder 2007a, 2007b; Metzner 2017; Miyazawa 2013b; Yoder 2005; Yoder, Laura S Meitzner 2011). Dan ternayata tara bandu hingga saat ini sudah membantu pemerintah Timor Leste mencegah terjadi perusakan dan penjarahan hutan secara signifikan (Miyazawa 2013a).Meitzner Yoder (2007a) dan Miyazawa (2013a) menegaskan bahwa adaptasi hokum adat ke dalam hokum positif berhasil mencegah degradasi hutan dikarenakan tara bandu adalah sebuah praktek yang sudah lama dihidupi oleh masyarakat adat itu sendiri dan praktek ini pun dibuat oleh mereka sendiri.

Penutup

            Tata kelola hutan di Indonesia memang sudah ditopang dengan system yang cukup memadai, baik itu dari segi undang-undang, sumber daya manusia, peralatan dan teknologi modern, namun dalam tata-laksananya pemerintah gagal untuk mencegah terjadinya pengrusakan hutan yang berkaibat lanjut pada terdegradasinya lingkungan dan alam.

            Studi-studi tentang masyarakat adat yang dilaksanakan pada beberapa dekade terkahir mengarahkan untuk menggunakan pendekatan post-kolonial indigeneus untuk melakukan dekolonialisasi terhadap dominasi pemikiran barat. Dekolonialisasi ini memberikan ruang kepada pengetahuan dan praktek-praktek lokal yang berkembang untuk dipakai mengatasi persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan pengetahuan formal-ilmiah dan pengetahuan teknis yang dibawa dari barat (Briggs 2014; Chilisa 2012; Smith 2012). Pengetahuan dan praktek local yang berbasis pada masyarakat adat mudah diterima sebab ia ada dan dihidupi oleh masyarakat adat.

            Di Timor, bunuk/tala merupakan sebuah pengetahuan dan praktek yang ada pada budaya Atoni Meto dalam tata kelola hutan. Tata kelola hutan yang terbangun melalui bunuk/tala memberi jaminan bagi terbangunnya hubungan yang harmonis antara Atoni Meto dan alamnya. Pun pula menjamin keberlanjutan dan keberlangsungan makhluk yang ada di dalamnya. Karena itu, bunuk/tala masih sangat relevan saat ini untuk diangkat sebagai kebiajakan dalam tata pengelolaan hutan karena bunuk di satu sisi merupakan sebuah konsensus yang dibuat oleh anggota komunitas di dalamnya, di sisi lain ia merupakan sesuatu yang sacral (le’u) yang disakralkan melalui ritual adat dan merupakan komitemen dari Atoni Meto kepada Uis Neno, Uis Pah dan be’I – na’I. Karena bunuk menjadi sacral (le’u), dia tidak boleh dilanggar oleh siapapun sebab melanggar bunuk/tala konsekuensinya sangat berat. Tentunya ini menjadi kekuatan untuk menadaptasi bunuk ke dalam kebijakan dalam tata kelola hutan.

            Menghidupkan pengetahuan atau praktek bunuk dalam masyarakat modern ini bukanlah merupakan sebuah romantisme kepada masa lalu, tetapi merupakan sebuah jalan alternative setelah pengetahuan formal-ilmiah dan praktek teknis modern gagal untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dan degradasi lingkungan. Keberhasilan adaptasi hokum adat ke dalam hokum positif dalam mencegah kerusakan hutan dan degradasi lingkungan sudah banyak terjadi dan dilaksanakan di beberapa tempat, seperti Ngarrindjeri diterapkan oleh masyarakat Aborijin Sungai Murraydi Australia Selatan (Hemming & Rigney 2010) dan Tara Bandu di Timor Leste (Meitzner Yoder 2007a; Miyazawa 2013b; Yoder 2005). Keberhasilan ini mau menunjukan bahwa hokum adat juga memiliki peluang untuk diangkat dalam memberi kontribusi terhadap persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh hokum positif.

            Meskipun melihat betapa pentingnya bunuk/tala dalam kehidupan Atoni Meto pada masa lampau dalam upaya tata kelola hutan, tulisan ini belum memberikan rekomendasi secara gamblang untuk mengadaptasi bunuk/tala ke dalam regulasi-regulasi, baik di tingkat local maupun pusat dalam mencegah kerusakan hutan. Penelitian yang lebih lanjut terkait dengan bunuk/tala secara komprehensif sangat dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang bunuk/tala, mengetahui tentang manfaat, kekurangan dan kelebihannya. Dari hasil penelitian itu, kita bisa melihat apakah bunuk/tala layak untuk diadaptasikan ke dalam kebijakan tata kelola hutan di wilayah Timor Barat dalam mencegah terjadinya kerusakan hutan dan degradasi lingkungan.

 

Daftar Pustaka

Agrawal, A 1995, 'Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge', Development and Change, vol. 26, no. 3, pp. 413-39.

Barri, MF, Setiawan, AA, Oktaviani, AR, Prayoga, AP & Ichsan, AC 2018, Deforestasi tanpa henti: Potret deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara, Forest Watch Indonesia, Bogor.

Briggs, J 2014, 'Indigenous knowledge and development', in V Desai & RB Potter (eds), The companion to development studies, Routledge, New York, USA, pp. 333 - 6.

Chilisa, B 2012, Indigenous research methodologies, Sage Publications, Los Angeles.

Clapp, J & Dauvergne, P 2005, Paths to a Green World: The Political Economy of the Environment, Cambridge, MA: MIT Press.

Hemming, S & Rigney, D 2008, 'Unsettling sustainability: Ngarrindjeri political literacies, strategies of engagement and transformation', Continuum, vol. 22, no. 6, pp. 757-75.

—— 2010, 'Decentring the new protectors: transforming Aboriginal heritage in South Australia', International Journal of Heritage Studies, vol. 16, no. 1-2, pp. 90-106.

Hidayatullah, M 2008, 'Rehabilitasi lahan dan hutan di Nusa Tenggara Timur', Kupang.

Kovach, ME 2010, Indigenous methodologies: Characteristics, conversations, and contexts, University of Toronto Press.

Manafe, YD 2014, Komunikasi ritual pada pertanian Atoni Pah Meto, Univesitas Nusa Cendana, Kupang.

McWilliam, A 2001, 'Prospects for the sacred grove: Valuing lulic forests on Timor', The Asia Pacific Journal of Anthropology, vol. 2, no. 2, pp. 89-113.

—— 2005, 'Haumeni, not many: renewed plunder and mismanagement in the Timorese sandalwood industry', Modern Asian Studies, vol. 39, no. 2, pp. 285-320.

—— 2009, 'Trunk and tip in West Timor: precedence in a botanical idiom', Precedence: social differentiation in the Austronesian world, p. 111.

Meitzner Yoder, LS 2007a, 'Hybridising justice: state-customary interactions over forest crime and punishment in Oecusse, East Timor', The Asia Pacific Journal of Anthropology, vol. 8, no. 1, pp. 43-57.

Meitzner Yoder, LS 2007b, 'The tobe and tara bandu: a post-independence renaissance of forest regulation authorities and practices in Oecusse, East Timor', in R Ellen (ed.), Modern crises and traditional strategies: local ecological knowledge in island Southeast Asia. New York: Berghahn, pp. 220-37.

Meitzner Yoder, LS 2011, 'Political ecologies of wood and wax: Sandalwood and beeswax as symbols and shapers of customary authority in the Oecusse enclave, Timor', Journal of Political Ecology, vol. 18, pp. 11-24.

Metzner, JK 2017, 'Man and Environment in Eastern Timor: a geological analysis of Baucau - Viqueque Areas as a possible basis for regional planning', vol. 8.

Miyazawa, N 2013a, 'Customary law and community-based natural resource management in post-conflict Timor-Leste', in J Unruh & R Williams, C (eds), Land and post-conflic peacebuilding, Earthscan, London, pp. 511-32.

—— 2013b, 'Customary law and community-based natural resource management in post-conflict Timor-Leste', Land and Post-Conflict Peacebuilding.

Moreton-Robinson, A 2013, 'Towards an Australian Indigenous Women's Standpoint Theory', Australian Feminist Studies, vol. 28, no. 78, pp. 331-47.

Nordholt, HS 1971, The Political System of the Atoni of Timor, First edn, Springer, Amsterdam.

Openg, K & Thomas, V 2015, 'Mamar sebagai kearifan ekologi masyarakat adat Atoin Meto dalam kaitan pelestarian sumber daya air di desa Femnasi, Timor Tengah Utara', HUMANIS, vol. 36, no. 1.

Smith, LT 2012, Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples, Second edn, Zed books, London, UK.

Sunderlin, WD & Resosudarmo, IAP 1997, Laju dan penyebab deforestasi di Indonesia: penelaahan kerancuan dan penyelesaiannya, CIFOR, Bogor, Indonesia.

Taum, YY 2008, Tradisi fua pah: Ritus dan mitos agraris masyarakat Dawan di  Timor, Universitas Sanata Darma, Yogyakarta.

Warren, DM 1991, 'The role of indigenous knowledge in facilitating the agricultural extension process', in international workshop on agricultural knowledge systems and the role of extension. Bad Boll, Germany, pp. 21-4.

Warren, DM & Cashman, K 1988, Indigenous knowledge for sustainable agriculture and rural development, International Institute for Environment and Development, Sustainable Agriculture Programme.

Yoder, LSM 2005, 'Custom, codification, collaboration: Integrating the legacies of land and forest authorities in Oecusse Enclave, East Timor', PhD thesis, Yale University.